Nasional 

Moeldoko: Terkait Peristiwa Nduga Pemerintah Tegas Akan Lindungi Masyarakat di Papua

Mitrajakartanews– Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah memiliki sikap tegas mengutuk keras Peristiwa Nduga. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan hanya aksi kriminal biasa, namun sebagai aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di papua.

Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada Minggu, 2 Desember 2018, dilakukan saat mereka tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Saat ini, jumlah korban tepatnya masih dikonfirmasikan. Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Ndiga pada Senin, 3 Desember 2018 yang mengakibatkan seorang anggota TNI, Sersan Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.

“Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi. TNI dan Polri akan melindungi warga sipil asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini,” kata Moeldoko, di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu (5/12/2018).

 

Moeldoko berharap TNI dan Polri tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini. Moeldoko meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda. Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI lalu kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

“Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melakukan aksi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkap peraih bintang Adhi Makayasa 1981 itu.

 

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak aman dan memerlukan penjagaan khusus. Saat ini sedang dibangun jalan Trans Papua, yang khusus antara Wamena – Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer. Sementara itu, PT Istaka Karya mendapat tugas untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan. Saat ini 150 anggota TNI dan Polri digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua.

 

“Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Jokowi memperhatikan benar pembangunan kawasan tertinggal di Papua. Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat asli Papua merasa tidak aman,” katanya. (larty)

Related posts

Leave a Comment

www.000webhost.com